Bagaimana Sikap Fraksi PKS terhadap LKPJ Gubernur Jambi TA.2019?

oleh

Beberapa hari yang lalu, Fraksi PKS menyampaikan pandangan umum terkait penyampaian LKPJ Gubernur Jambi, dalam sebuah Rapat Paripurna yang berlangsung di tengah pandemi Covid-19.

“Menurut Fraksi PKS, LKPJ Gubernur adalah bagian dari proses demokrasi. Pada hakekatnya LKPJ itu dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemberi mandat. Dengan LKPJ inilah kita semua jadi paham, bagaimana kinerja pengelolaan keuangan daerah, ada kemajuan atau tidak,” kata juru bicara Fraksi, Mohd. Rendra Ramadhan Usman, B.Comm.

“LKPJ kan memang kewajiban Pemda untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan kebijakan keuangan/anggaran setiap tahun. Seharusnya aktifitas Pemda semakin hari semakin efektif, efisien dan transparan. LKPJ juga harus sejalan dengan RPJMD Provinsi Jambi yaitu mewujudkan JAMBI TUNTAS 2021 (Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera),” kata Rendra sembari membuka catatannya.

“Terkait LKPJ ini Fraksi PKS mempertanyakan faktor melambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi Propinsi Jambi, selain kondisi secara nasional. Mengapa koq cuma tumbuh 4,4% ?” tanya Rendra sambil tersenyum. “Seharusnya kan ada usaha-usaha yang dilakukan Pemprov untuk langkah antisipasi.”

Selain soal pertumbuhan, Rendra mengatakan Fraksi PKS juga menyoroti penurunan jumlah angkatan kerja sebanyak 24.690 orang dan bagaimana Gubernur mengantisipasi kondisi sulitnya lapangan pekerjaan saat ini.

Terkait pendapatan daerah  bersumber dari PAD terealisasi Rp1,644 triliun dari target Rp 1,566 triliun, atau lebih rendah 10,217 miliar jika dibandingkan pencapaian target tahun 2018, Rendra mengatakan, “PKS meminta agar Pemprov lebih kreatif dan inovatif dalam menggali dan meningkatkan sumber-sumber PAD yang baru.”

Lebih lanjut Rendra menegaskan, “Pendapatan dari pajak daerah mengalami penurunan 26,863 miliar padahal dari tahun ke tahun jumlah kendaraan bermotor semakin bertambah. Kemudian pada pos retribusi daerah, Jambi tidak mendapatkan satu rupiah pun dari retribusi pelayanan pelabuhan.”

“Pada pos bagian kontribusi laba perusahaan swasta daerah, kontribusi laba atas PT.JSMP, WTC, PT.Kurnia Properti, dan PT.Eraguna Bumi Nusa, Pemprov juga tidak mendapatkan bagi hasil alias nol. Dan pada pos hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan hanya terealisasi 0,34 %. Sepertinya banyak yang perlu diperjelas,” ungkap Rendra masih dengan catatannya.

Fraksi PKS juga mendorong Pemprov Jambi agar ke depan lebih transparan dan profesional dalam melakukan seleksi pengangkatan pejabat, sehingga polemik yang terjadi beberapa waktu lalu tidak terjadi lagi. “Fraksi PKS berharap agar dalam proses pengangkatan pejabat senantiasa mengedepankan kemampuan pejabat dalam menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien.”

Ia melanjutkan, “Fraksi PKS meminta Pemprov Jambi segera mengatasi permasalahan rendahnya harga komoditas perkebunan seperti karet, pinang, kelapa maupun komoditas lain yang harganya tidak stabil. “Kami berharap Pemprov betul-betul serius dalam mencari solusi dari permasalahan tersebut, agar petani Jambi bisa lebih sejahtera.”

Fraksi PKS juga mengkritik fungsi Disperindag yang hanya fokus kepada pengawasan, belum berperan meningkatkan pemasaran komoditas para petani, peternak, nelayan, dan UMKM yang ada di Jambi.

Rendra juga memaparkan, pada Nota Pengantar LKPJ disebutkan jika kondisi jalan provinsi dalam kondisi mantap mencapai 77,93 % atau hanya meningkat 0,721 % saja. Itu berarti hanya bertambah 7,45 km jika dibanding tahun 2018. 

“Mengapa begitu rendah sekali persentasenya tahun 2019? Apakah dalam setahun itu hanya sedikit ruas jalan yang dikerjakan? Padahal khusus untuk program pembangunan jalan dan jembatan PUPR mengalokasikan anggaran 425 miliar. Atau apakah justru sebaliknya, banyak ruas jalan yang telah dikerjakan, tetapi sudah rusak lagi atau hancur sebelum waktunya?” tanya Rendra sedikit emosi.

“Jika jawaban kedua benar, maka Fraksi PKS berpendapat ternyata mutu dan kualitas pengerjaan infrastruktur jalan yang dilakukan PUPR sangat buruk. Untuk itu kami minta Pemprov Jambi dalam hal ini Dinas PUPR agar melakukan evaluasi secara menyeluruh terutama kepada pihak ketiga dan pihak pengawas pekerjaan jalan yang menjadi pelaksana program tersebut,” tegas Rendra.

‘Fraksi PKS juga sering mendapat laporan dari masyarakat bahwa kualitas dan mutu jembatan yang dibangun sama kurang baiknya dengan pembangunan jalan-jalan. Banyak jembatan dikerjakan asal jadi, sehingga masyarakat pun menjadi takut untuk menggunakannya,” sambung putera mantan Bupati Tanjabbar Usman Ermulan ini.

“Kami juga mendorong agar pembangunan dan fungsionalisasi jaringan irigasi terus ditingkatkan, karena pada tahun 2019 baru terealisasi 73,3%. Terutama yang harus menjadi perhatian adalah di wilayah Batang Uleh Kabupaten Bungo,” kata Rendra.

“Selanjutnya terkait bidang pendidikan, sehubungan belum siapnya sarana dan prasarana yang ada di SMA Titian Teras 2 di Bungo, Fraksi PKS meminta kepada Pemprov Jambi untuk sementara menunda penerimaan siswa baru di lokasi tersebut sampai semua sarana dan prasarana nya tersedia dengan baik.”

“Untuk LKPJ bidang ketenagakerjaan, Fraksi PKS memberi evaluasi, masih sering menerima laporan dari masyarakat terkait banyaknya tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh perusahaan terhadap para pekerja, misalnya konflik PT PMG dengan karyawannya.Terhadap hal tersebut, Fraksi PKS berharap agar kedepan Dinas Ketenagakerjaan bertindak lebih adil dan proporsional dalam membantu para pekerja yang mendapatkan perlakuan diskriminatif dari perusahaannya,” pungkas Rendra mengakhiri wawancara kami.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.